2018, No. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. bahwa untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan Tipe Dokumen. Undang – Undang No. 42 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Download Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 204 Tahun 2021 melalui link di bawah ini: Download PDF (21. Surabaya : Universitas Kristen Petra. Tutup. 4. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 6. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); Menetapkan: -3- MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI. dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik. NOMOR : KM 66 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. com - Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional. Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan J alan; 1. 1993 No. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. 2019/NO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Dokumen ini juga mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, serta tantangan dan peluang yang. Peraturan Menteri Perhubungan No. Peraturan Pemerintah RI No. Dokumen ini penting bagi para pelaku usaha, pengguna jasa, dan pihak. id. bisa . Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 7. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan. BN. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1756); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4. TENTANG DATABASE PERATURAN. id : 3 hlm. go. Dokumen ini menjelaskan persyaratan teknis, spesifikasi teknis, prosedur pengujian, dan sertifikasi kelaikan kereta yang beroperasi di Indonesia. 34 tahun 2006 tentang Jalan. T. B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. 5. go. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); - 2-2. kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan darat gedung karya telp (021) 3506136, fax (02) 3507202, 3506129, jl. Surat Edaran Menteri nomor 14/SE/M/2018 157108 kali. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 100 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2021 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN DI RUAS JALAN PADA KAWASAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 10. 1. 02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 232/PMK. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 66 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut; Mengingat : 1. 027/T/Bt/1995 tentang Tata cara perencanaan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di kawasan perkotaan. Selain itu, ada sanksi bagi pelanggar parkir. dephub. Menimbang : a. ABSTRAK: a. Peraturan. U. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan; b. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015. Abstract. Laurens, Joyce Marcella dan Gunawan Tanuwidjaja. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara dengan Peraturan Menteri; bahwa berdasarkan. Entitas: Kementerian Perhubungan: Jenis: Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor: KM 24 Tahun 2021: Tahun: 2021: Tentang: Kepmenhub Tentang. BAB I Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut: T. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Peraturan Perundang-undangan. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance); 11. TBN = Tambahan Berita Negara. Luas tempat parkir kendaraan baik roda 4 disesuaikan dengan disesuaikan dengan disesuaikan dengan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 Penyelenggaraan Terminal Barang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3 . Parkir umum Parkir yang menggunakan lahan punya pemerintah daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 10. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2013. 6. dephub. Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG. Tutup. Tipe Dokumen. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pola Karier Pegawai Kementerian Perhubungan; 1. Peraturan Presiden Nomor24Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas danFungsiKementerian NegaraSertaSusunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor14Tahun2014', 6. Departemen Perhubungan, 1993, “Peraturan pemerintah No. COM, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul berupaya menyusun naskah akademik dan Raperda penyelenggaraan. BN = Berita Negara. NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN. 9, BN. Peraturan Parkir dan Larangannya. 266, jdih. . 655, jdih. bahwa. go. peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kereta api kecepatan tinggi 1. Peraturan Menteri nomor 22/PRT/M/2018 280658 kali. Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun . Parkir menurut penempatannya A. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. id : 18 hlm. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Melakukan. Tutup. Tags: #pajak #lembaga. Judul. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/Hk. Tempat parkir sebagaimana dimaksud. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan telah diatur ketentuan mengenai fasilitas parkir untuk. Dokumen ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir dan tata cara pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 57 ayat (1),. 18 peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor : sk. Semoga informasi ini bermanfaat. dephub. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514); 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. 28 September 2017 Sumber. Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG. Namun, parkir liar masih marak di sudut-sudut kota Jogja. 5. 29, BN. 3. NOMOR : KM 66 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Fasilitasi Teknis Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); 8. 4. bahwa untuk keselamatan dan keamanan pengoperasian angkutan bahan berbahaya dan beracun di jalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. Sehingga dari aturan tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana kebijakan dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di kota. huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. dephub. id : 17 hlm. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksana parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diatur dalam. : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan Di Ruas Jalan Pada Kawasan Tertentu. 1674, peraturan. Pasal 1 (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan Angkutan Kereta Api perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan OrangDenganKeretaApi; 1. departemen perhubungan direktorat jenderal perhubungan udara peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor : skep / 78 / vi / 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pemeliharaan konstruksi landas pacu (runway), landas hubung (taxiway), dan landas parkir (apron) serta fasilitas penunjang di bandar udara dengan rahmat tuhan yang maha esa. 43 Tahun 2010 tentang Standar SpesifikasiTeknis Gerbong;. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai jenis, kelas, tarif, fasilitas, dan pelayanan angkutan kereta api di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 10. Diubah dengan : Permenhub No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2014/No. UU No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. Mengingat: 1. Bentuknya bisa berupa portal jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas. 13. T. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa: a. go. 6. 1585) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Tutup. Bisnis. 2020/No. 1585) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98. id : 4 hlm. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018. go. 15 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan. Keputusan Pemerintah Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Kehumasan) di Lingkungan Departemen Perhubungan,. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. UU No. id : 11 hlm. Dokumen ini berformat PDF dan mudah diakses. Berkas. Keputusan/Peraturan Menteri. 6645, jdih. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda. Undang-undang Nomor· 23 tahun 2007 tentang. 74 Tahun 2016. 13 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. Peraturan Perundang-undangan.